WE Online, Surabaya – Pelaku industri logitik terus memanfaatkan teknologi untuk mendorong jasa pengiriman barang dengan cepat. Apalagi, pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam aspek industri saat ini. Hal itu diungkapkan Strategic Development & Implementation Manager PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Ferna Arga Wijaya di Surabaya, Jumat (3/1/2019)

Menurutnya, pengembangan khususnya  teknologi informasi melalui berbagai aplikasi, tentunya bertujuan untuk menjaga industri selalu kompetitif menghadapi perubahan dan menjaga kualitas dan integrasi solusi pelayanan kepada pelanggan.

“Kami telah mengembangkan program aplikasi MySPIL sejak tahun 2016 lalu. Saat itu merupakan aplikasi pertama dalam industri logistik di Tanah Air. Fokus utama dari penerapan teknologi digital ini untuk meningkatkan layanan pengangkutan kepada pelanggan, baik untuk angkutan pelayaran laut (shipping) maupun darat (trucking),” tegas Ferna.

Ia menyebutkan pula, secara keseluruhan persentase pengguna aplikasi ini makin meningkat. Saat ini, persentase pengguna telah naik menjadi lebih dari 80% booking via mySPIL. “Jika dilihat dari tools yang dipakai, sebagian besar pelanggan tersebut menggunakan smartphone, baru kemudian laptop/komputer,” sambung Ferna.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, Arief Tejo Sumarto, menjelaskan bahwa perbandingan biaya logistik terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia masih belum efisien. Untuk memangkas hal tersebut, digitalisasi dalam urusan kepelabuhanan sangat berperan.

“Biaya handling pelabuhan di Indonesia mencapai 24 persen dari GDP, sementara di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura bahkan Vietnam bisa lebih rendah, hanya sekitar 10 persen,” kata Arief Arief menyoroti tidak efisiensinya handling pelabuhan di Indonesia dengan banyaknya regulasi dan aturan yang membuat lama.

Di negara lain, handling di pelabuhan tersentralisasi dalam satu otoritas dan sudah digital. Selain kemudahan, kata dia, digitalisasi pelabuhan juga akan menekan terjadinya pungutan liar yang biasanya terjadi di pelabuhan. Sayangnya, pelabuhan di Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan digitalisasi.

“Memang perlu waktu dan harus dipaksa. Pemerintah sangat berperan dalam hal ini karena pelabuhan di Indonesia dikelola oleh BUMN yang notabene perusahaan milik pemerintah. Dan penerapan Inaport.net pada tahun 2020 merupakan langkah maju yang harus didukung semua pihak agar pelabuhan Indonesia bisa melakukan digitalisasi dan ujungnya bisa mempercepat handling di pelabuhan,” beber Arief.

Penulis: Mochamad Ali Topan
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Foto: Mochamad Ali Topan
Sumber : wartaekonomi.co.id